Siapkah Kita Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015?

Pada akhir tahun 2015 mendatang, wacana Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan direalisasikan, dimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN termasuk Indonesia akan melebur dan bersama-sama memasuki era baru dalam bidang perekonomian khususnya perdagangan di area pasar bebas dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Jauh sebelum wacana Masyarakat Ekonomi Eropa (MEA) ini di publikasikan dan diimplementasikan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 97/M-IND/PER/8/2010 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing bernilai tinggi dari hasil industri unggulan daerah tersebut.

Sebagai salah satu provinsi yang dikenal dengan dengan sektor industri paling maju di Kawasan Indonesia Timur (KIT), secara otomatis Sulawesi Selatan telah menjadi tolok ukur pertumbuhan industri daerah dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Jika industri yang berbasis potensi unggulan tidak dapat ditingkatkan, maka pada saat pelaksanaan MEA diakhir tahun 2015 mendatang, komoditi unggulan Sulawesi Selatan yang di ekspor akan lebih banyak dalam bentuk mentah dan minim nilai tambah, sehingga kesiapan Sulawesi Selatan secara umum baik pemerintah setempat, swasta dan stakeholder terkait lainnya sangat diperlukan dalam menyongsong berlakunya MEA 2015 agar dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan perekonomian Sulawesi Selatan khususnya dan tingkat nasional pada umumnya.

Terkait dengan kesiapan Industri Manufaktur Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi MEA pada akhir tahun 2015 mendatang, sudah selayaknya jika Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dan di jadikan tolok ukur di Kawasan Timur Indonesia (KTI) ini terus berupaya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menyambut MEA 2015, yang misalnya dapat dilakukan dengan cara mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengupayakan interkoneksi antar wilayah dan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan interkoneksi barang dan Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan diantaranya proyek ground breaking yaitu proyek kereta api Trans Sulawesi di Desa Siawu, Kabupaten Barru, Sulawesi selatan yang telah diresmikan pada tanggal 12 Agustus 2014. Proyek tersebut merupakan pembangunan tahap pertama KA Trans Sulawesi (Makasar - Pangep - Barru - Parepare) sepanjang sekitar 145 km dengan kebutuhan lahan sekitar 726,4 ha dan target pengerjaan konstruksi selama kurang lebih 4 tahun. Proyek tahap pertama dengan anggaran sekitar Rp. 9,65 triliun antara lain untuk keperluan pembebasan lahan (Rp. 800 Milyar - 1 Triliun) dan sisanya untuk pembangunan infrastruktur (trase kereta api, pengerjaan 9 jembatan, pengerjaan signal dan marka kereta api, serta pembangunan stasiun serta depo).

Berdasarkan pada keterangan dari Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, Hadi Bassalama, bahwa di masa yang akan datang, sektor pertambangan, sektor pertanian (kehutanan dan perkebunan) dan perikanan akan di dorong ke sektor industri untuk meningkatkan nilai tambahnya. Salah satu komoditi yang berhasil di kembangkan adalah komoditas kakao yang telah mendorong tumbuhnya industri pengolahan kakao setengah jadi menjadi produk kakao powder dan kakao butter. Namun sayangnya hingga saat ini industri tersebut lebih banyak berada di daerah-daerah Jawa. Pada kondisi seperti ini tentunya sangat diperlukan political will dari pemerintah pusat untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif sehingga dapat menarik investasi ke wilayah timur sebagai upaya bersama dalam menyambut MEA 2015.

Mengingat pentingnya peran serta swasta dalam meningkatkan daya tahan industri dan agar program yang sudah dicanangkan sejak beberapa tahun yang lalu dapat berjalan secara realistis dan terukur dengan parameter yang jelas, maka melalui program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diperbaharui (re-branding) menjadi Kawasan ekonomi Khusus (KEK), Pemprov Sulawesi Selatan juga menuntut kalangan ekonomi swasta untuk merealisasikan rencana investasinya sebagaimana tercantum dalam KAPET dan KEK.

Permasalahan utama perekonomian di Sulawesi selatan dan Indonesia pada umumnya adalah mahalnya biaya logistik seperti yang tercermin dari rendahnya ranking Logistic Performance Index (LPI) Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Contohnya dapat dilihat dari harga logistik tujuan dari Makassar - Jakarta yang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan tujuan Jakarta - Tiongkok. Biaya angkut 1 kontainer dari Tiongkok - Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta saja hanya US$590, sementara biaya angkut dari Tanjung Priok - Makassar malahan mencapai US$600

Jika dicermati, dengan jumlah penduduk dan PDB terbesar di ASEAN, sebenarnya Indonesia berpeluang besar untuk dapat menguasai dan eksis di pasar MEA 2015 mendatang. Bahkan menurut data World Bank, PDB Indonesia tahun 2013 mencapai US$868,3 Milyar atau 30% dari PDB seluruh negara-negara di ASEAN. Jumlah penduduk Indonesia sendiri sebenarnya berpeluang untuk dimanfaatkan dalam mendorong meningkatnya penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga industri manufaktur dalam negeri akan tumbuh lebih cepat dan stabil. Penggunaan produk dalam negeri tersebut tidak hanya kan mendorong industri skala besar dan menengah tetapi juga akan memacu pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM), tetapi tentunya semua tidak akan terwujud jika tidak didukung dengan peningkatan intermediasi pihak per-bank-an sebagai yang berkompetensi dibidang finansial terhadap sektor IKM.

Tentunya, sektor industri tidak hanya menjadi ujung tombak bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan saja, tetapi juga sebagai sarana pemerataan ekonomi ke sentra-sentra produksi berbasis agro, kehutanan, perikanan kelautan dan pertambangan. Berdasarkan pada data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan, pada 2012 sektor industri Sulawesi selatan tumbuh cukup tinggi, namun pada 2013 pertumbuhannya mengalami penurunan karena terpengaruh dengan perlambatan ekonomi nasional.

Sementara itu, menurut data BPS pertumbuhan produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS) Sulawesi Selatan pada 2012 sebesar 7,93% pada 2013 turun menjadi 6,87% dan pada triwulan - I tahun 2014 q-to-q pertumbuhan IBS -0,54% dan y-on-y hanya naik sebesar 0,58%. Namun demikian, ekspor sektor industri sulawesi Selatan dalam 2 (dua) tahun terakhir terlihat masih relatif tinggi, dibandingkan sektor pertanian dan pertambangan.

Kinerja Ekspor Provinsi Sulawesi Selatan

NO	SEKTOR	VOLUME (Ribu Ton)			NILAI (Juta US$)
		2012	2013	2014*	2012	2013	2014*
1	Pertanian	146,34	165,27	79,18	323,29	354,45	160,61
2	Industri	212,67	273,31	120,04	141,25	169,35	109,97
3	Pertambangan	72,29	71,58	42,13	981,82	921,69	542,49
	Jumlah	431,30	510,16	241,35	1.446,36	1.445,59	810,07

 Ket. : 2014* adalah data Januari-Juni. Sumber : Disperindag Prov Sulawesi Selatan

Sementara itu, dalah hal kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Sulawesi Selatan juga terlihat relatif tinggi dan menunjukan peningkatan setiap tahunnya, baik dari segi nilai maupun prosentasi kontribusinya.

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi SulSel (Rp Milyar)

NO	JENIS PDRB	TAHUN
		2011	%	2012	%	2013	%
1	Atas Harga Konstan	7,394.50	13.42	8,083.50	13.54	8,774.56	13.65
2	Atas Harga Berlaku	16,789.30	12.22	19,492.50	12.23	22,743.55	12.32

Ket. : % adalah kontribusi terhadap total PDRB Sulawesi Selatan. Sumber : Disperindag Prov. SulSel

Secara umum, iklim investasi di Sulawesi selatan sangatlah kondusif dalam menyambut pelaksanaan MEA 2015 yang tergambar dari cukup tingginya realisasi investasi PMA maupun PMDN Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulawesi Selatan, periode 2010-2014 jumlah proyek investasi PMA lebih banyak dibandingkan realisasi proyek PMDN kecuali pada tahun 2012. Hal ini tentunya berpotensi menyebabkan investasi PMA dari negara-negara ASEAN akan membanjiri Sulawesi Selatan pasca pemberlakuan MEA 2015. Untuk mencegah kesenjangan tersebut, perlu program peningkatan investasi PMDN ke Sulawesi Selatan agar pelaku usaha nasional tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

NO	PERIODE	REALISASI INVESTASI
		PMA		PMDN
		PROYEK	NILAI (US$)	PROYEK	NILAI (RpMilyar)
1	2010	34	441.796.125	23	3.212,29
2	2011	53	89.559.254	49	3.986,30
3	2012	42	582.533.830	54	2.318,83
4	2013	88	462.775.790	57	921.02
5	2014 TW II	44	168.241.800	30	545,95
Sumber : BKPMD Prov. Sulawesi Selatan

Dilihat dari segi kesiapan, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi khususnya sektor industri, Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang perekonomian di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan memiliki akses dan peluang yang besar di MEA 2015, sehingga kalangan pengusaha khususnya di Sulawesi Selatan perlu mempersiapkan diri dengan baik karena para investor pasti akan melihat Sulawesi Selatan sebagai kawasan investasi yang paling menarik.

Indonesia juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan lebih profesional di bidangnya, mengingat tenaga kerja profesional Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Para pengusaha juga berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih memihak pengusaha dalam negeri agar dapat memanfaatkan peluang MEA 2015 dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pada data-data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini sektor industri manufaktur di sulawesi Selatan nampaknya sudah cukup siap menghadapi MEA yang akan diimplementasikan pada akhir tahun 2015 yang ditandai dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang positif dan pertumbuhan ekspor produk industri yang terus meningkat serta kontribusi sektor sumber daya alam (SDA) menjadi industri pengolahan bernilai tambah dan berdaya saing.

Namun demikian, pengelolaan potensi daya ekonomi belumlah optimal karena dilihat dari adanya beberapa komoditas yang berasal dari Sulawesi Selatan masih dipasok dalam bentuk mentah ke daerah lain yang memiliki industri pengolahan, sehingga di masa yang akan datang masih sangat diperlukan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah untuk terus mendorong tumbuhnya industri pengolahan di Sulawesi Selatan agar dapat mengolah berbagai komoditas yang bernilai tambah tinggi.

Sulawesi Selatan dikenal memiliki berbagai potensi SDA pada sektor pertanian (padi, jagung),peternakan (sapi, ikan, udang dan rumput laut), perkebunan (kelapa sawit, kopi, mete, kakao) dan hasil hutan (kayu, rotan) dan sektor pertambangan (emas, besi, nikel dan tembaga). Sulawesi Selatan juga di kenal memiliki potensi SDM dan kondisi infrastruktur yang relatif paling baik di Kawasan Indonesia Timur (KIT), sehingga menjadi salah satu tujuan investasi yang cukup menarik jika dibandingkan dengan kawasan timur lainnya, akan tetapi sejauh ini kalangan investor yang masuk ke Sulawesi Selatan sebagian besar merupakan penanaman modal asing (PMA), sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) relatif masih kecil. Hal ini tentunya dapat mengancam pertumbuhan perekonomian dimasa yang akan datang, karena dengan jumlah PMA yang lebih besar dibandingkan PMDN, maka pasca implementasi MEA 2015, perekonomian Sulawesi Selatan akan didominasi oleh pihak asing.

Indonesia dengan PDB dan jumlah penduduk terbesar di ASEAN merupakan magnet pertumbuhan ASEAN, sementara daya saing industri relatif masih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara-negara ASEAN lainnya. Agar pasca pelaksanaan MEA 2015, pasar dalam negeri tidak diserbu prduk-produk negara-negara ASEAN lainnya, pemerintah perlu mendorong masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri, dengan penerapan program cinta produk dalam negeri sehingga industri manufaktur dalam negeri terus bertumbuh dan am negeri tetap terkendali dari serbuan produk-produk impor dari negara-negara ASEAN lainnya.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah mulai dari sekarang adalah dengan mengangkat potensi-potensi kedaerahan, seperti contohnya gerakan menggunakan batik , gerakan memakai baju daerah pada hari-hari tertentu (baju sutra di daerah Sulawesi Selatan, Kebaya encim dan baju koko di Jakarta, dll), memajang produk-produk kerajinan daerah di pusat-pusat wisata dan pusat perdagangan serta meningkatkan widata budaya daerah, dll.

Koordinasi yang baik dari dinas-dinas terkait juga sangat diperluakan seperti dinas Kementerian Perindustrian dan BKPM yang harus konsisten berupaya mendorong tumbuh kembangnya industri manufaktur daerah-daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sementara itu dinas Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga harus berupaya keras dalam hal meningkatkan kualitas infrastruktur yang dapat mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa dengan biaya logistik yang bersaing. Terakhir tentunya dari dinas Perdagangan dan Pemerintahan daerah Sulawesi Selatan sendiri untuk melakukan upaya-upaya yang dapat mendorng meningkatnya konsumsi produk-produk dalam negeri oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga secara otomatis akan mendorong pertumbuhan industri pengolahan dalam negeri.

Sumber : www.kompasiana.com